demokrasi langsung

Demokrasi langsung juga dikenal sebagai demokrasi bersih. Di sinilah rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan.
Jenis demokrasi ini dapat dipraktikkan hanya dalam kota kecil dan komunitas yang secara relatif belum berkembang, di mana secara fisik memungkinkan untuk seluruh elektrokat untuk bermusyawarah dalam satu tempat, walaupun permasalahan pemerintahan tersebut bersifat kecil.
Demokrasi langsung berkembang di negara kecil seperti Yunani Kuno dan Roma. Demokrasi ini tidak dapat dilaksanakan di dalam masyarakat yang komplek dan negara yang besar. Demokrasi murni yang masih bisa diambil contoh terdapat di wilayah Switzerland.
Mengubah bentuk demokrasi murni ini masih berlaku di Switzerland dan beberapa negara yang di dalamnya terdapat bentuk referendum dan inisiatif. Di beberapa negara sangat memungkinkan bagi rakyat untuk memulai dan mengadopsi hukum, bahkan untuk mengamendemenkan konstitusional dan menetapkan permasalahan publik politik secara langsung tanpa campur tangan representatif.

dampak positif dan negatif demokrasi

Dengan banyaknya rakyat di Indonesia ini, tak heran jika kita menemukan berbagai pertikaian seperti yang telah terjadi pada penyebab konflik Aceh, penyebab konflik Ambon, dan juga penyebab konflik Poso. Tidak hanya itu saja, konflik lainnya juga lahir pada area-area lain di hampir seluruh pulau besar di Indonesia. Pada umunya, penyebab dari konflik tersebut merupakann konflik batin antar masyarakat, dan juga pemerintah yang seolah tidak mendengar apa permintaan rakyat. Dan ini menjadi penyebab pelanggaran HAM vertikal, ptotes dan unjuk rasa terjadi di mana-mana. Harga barang menjadi mahal, mencari sembako semakin susah, merupakan masalah sehari-hari. Dengan sulitnya perkembangan masyarakat, sangat diperlukan adanya suatu bentuk pemerintahan baru yang pro rakyat. Kemudian lahirlah demokrasi di Indoenia, di mana rakyat juga memiliki hak untuk ikut serta baik secara langsung atas perwakilan ke dalam pemerintahan.

ads

Demokrasi terbukti bisa menekan angka penyebab konflik horizontal yang terjadi, dan kemudian ditingkatkan kembali menjadi lebih baik lagi melaui berbagai program pendukungnya. Masyarakat yang dulu tidak berhak untuk mengeluarkan suara sekalipun akibat penjajahan atau dikarenakan pemimpin mereka yang memiliki sifat yang buruk, atau sistem “kerajaan” yang membatasi rakyat untuk bisa memilih seorang pemimpin yang mereka hendaki sendiri. Apakah ini termasuk dalam penyebab konflik antar ras ? ataukah masuk ke dalam penyebab konflik antar suku ? Jawabannya tidak keduannya.  Biasanya, kondisi masyarakat tersebut memang pure dipengaruhi oleh pemerintahan itu sendiri. Dengan tidak adanya demokrasi, maka seorang pemimpin bisa mengambil alih pemerintahan dengan kukuasaan penuh, dan bisa bertindak semena-mena kepada rakyatnya. Pertanyaannya di sini adlalah, apakah seorang pemimpin tega melakukan tersebut? Itu tergantung pada pribadi masing-masing pemimpin tersebut.

Namun, karena pada era sekarang demokrasi sudah semakin meluas, maka kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat dunia bisa hidup makmur, dengan seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Dampak positif tadi memang bagus untuk rakyat, tapiapabila ditelurusi kembali, apakah ada dampak negatif dari Demokrasi ini? Lalu apa sajakah dampak-dampak negatif dan juga dampak positif yang mengimbanginya?

1. Rakyat Bebas Bersuara
Demokrasi membebaskan rakyat untuk mengeluarkan suara. Segala bentuk dukungan, kritik, dn pendapat bisa disampaikan kepada pemerintah, yang sedang memimpin mereka pada waktu tersebut. Kebebasan tersebut dapat digunakan untuk mengkoreksi atau memperbaiki program-program pemerintah yang dsara tidak sesuai, entah itu untuk rakyat sendiri atau untuk lingkungan. Ditambah dengan majunya teknologi informasi, suara-suara tersebut bisa bertebaran dengan bebas pada berbagai media sosial.
Sayangnya, ada saja oknum yang menggunakan kebebasan tersebut untuk memicu penyebab konflik sara dan juga penyebab konflik antar agama. Biasanya, kaum minoritas yang menjadi koran dari cyberbullying ini, dan tentunya itu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, terutama bila kita melakukannya pada orang lain tanpa sebab tetentu. Bentu rasis semakin berkembang, hingga banyak masyarakat yang juga harus merasakan adanya dampak konflik agama, dimana dampak tersebut sudh sepatutnya bisa dihentikan pada saat kemunculannya. Namun karena semakin banyanya pesan kebencian, dampak tersebut bukannya semakin menyusut, malah semakin membesar.

2. Peran Serta Musyawarah Semakin Terasa
Dengan danya demokrasi, kita juga diberi kebebasanuntuk memberikan pendapat lewat berbagai bentuk forum diskusi, sah satunya adalah musyawarah. Pada daerah-daerah yang masih belum tersentuh individualisme, persoalan-persoalan dan permasalahan yang ada masih diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Jadi tidak heran bahwa kita mleihat masyarakat di desa bisa hidup begitu damainya, karena mereka sendiri tidak selalu mengandalkan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah. Dengan cara kekeluargaan saja, masalah dinilai bisa berakhir.
Sponsors Link

Tidak hanya dicontohkan oleh rakyat saja, namun presiden kita juga melakukan hal yang sama. Presiden Joko Widodo, dengan kecerdasan politik Jokowi dan juga kehebatan politik Jokowi, juga melakukan apa yang disebut dengan blusukan. Tentunya kita tidak heran dengan hal tersebut, karena pada awalnya beliau bukanlah orang yang memiliki harta yang cukup. Hidup di desa membuat beliau sadar akan idndahnya perdamaian. Oleh karena itu, jarang sekali kita melihat beliau berorasi dengan berteriak secara keras dan lantang. Sudah sepantasnya bukan, kita harusnya bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang sangat simpel dan tidak merugikan seiapapun, bahkan bisa menguntungkan.

3. Tidak Ada Lagi Pemerintahan Otoriter
Bila kita melihat pada pemerintahan-pemerintahan dunia yang masih mengantu sistem pemerintahan yang merugikan rakyatnya, yang salah satunya dapat anda temukan pada penyebab konflik Suriah, kita patut bersyukur karena negara kita juga termasuk dalam penganut faham demokrasi. Apabila kita berada pada pemerintahan yang menyiksa seperti itu, sudah dipastikan Indonesia akan hancur karea kekeuasaan yang diselewengkan dengan mudahnya. Meskipun kita juga pernah mengalami hal tersebut pada era Soeharto, paling tidak sekarang kita sudah tidak merasakanny kembali.
Kita lupa bersyukur bahwa negara ini tidak berada di bawah kepemimpinan diktator paling kejam di dunia. Coba bayangkan bahwa negara kita ini dipimpin oleh Hitler, atau Putin. Apakah anda akan mengeluh pada progress pemerintah? Apakah anda masih berani untuk berorasi di depan isatana pemerintahan? Satu tindakan ptotes pun akan dinilai sebagai menodai harga diri presiden, dan anda akan mendapat konsekuensi yang besar, nyawa anda pun bisa menjadi taruhannya.
Itulah kurang lebih gambaran singkat mengenai pemerintahan otoriter, bila dibandingkan dengan pemerintahan Indonesia pada masa ini. Syukur lah kita tidak berada pada posisi sulit yang dirasak oleh negara-negara lainnya.

4. Aksi Demo Berlebihan
Kebebasan bependapat kadang diartikan berbeda oleh sebagian masyarakat. Cara penyampaian pendapat pun sebenarnya sudah berkali-kali dibahas dalam pelajaran budi pekerti, soal etika khususnya. Oleh sebagian masyarakat yang masih belum paham oleh konsep penyampaian pendapat yang baik tersebut, demo atau orasi sepertinya merupakan jalan yang harus dilakukan bagi mereka. Kegiatannya cukup simpel, mereka biasnya akan berdiri di depan kantor pemerintahan, atau balaikota. Setelah itu, mereka akan meneriakkan protes-protes kepada kepala daerah yang terkait, diiringi oleh aksi teatrikal bila ada.
Demo merupakan hal yang baik sebetulnya,setiap orang punya caranya sendiri untuk menyampaikan pendapat.Namun, bila aksi demo tersebut terjadi terus menerus sehingga mengganggu pengguna jalan dan masyarakat, maka hal tersebut perlu dihentikan sepenuhnya. Pemerintah sendiri perlu mengambil langkah pengendalian konflik sosial yang efetif dan progresif untuk bisa mengendalikan masa. Cara apa yang harus ditempuh oleh pemerintah itu sendiri tentunya berdasarkan penilaian personal seorang pemimpin.

5. Dibelinya Suara Rakyat
Seperti pepatah bilang, uang bisa membeli segalanya. Terdengar klise, tapi contoh natanya bisa kita temukan di sekitar kita, terutama dalam segi politik. Uang kini bisa membeli suara rakyat. Untuk itu, ada sebagi masyarkat yang disebut sebagai pendukung musiman. Apabila “pertunjukkan” berakhir, maka apabila kebijakan pemerintah yang mereka dukung dulu ternyata tidak memuaskan, mereka tentunya akan menuntut balik kepada pemerintah tersebut. Lalu siapakah yang bodoh di sini?

7 Penyimpangan Demokrasi Terpimpin terhadap Pancasila dan UUD 1945

 

1.  Lembaga-lembaga negara mempunya inti Nasionalisme Agama Komunis (Nasakom)

2. Prosedur pembentukan MPRS, karena anggota MPRS diangkat oleh presiden. Seharusnya dipilih melalui pemilu.

3. Prosedur pembentukan DPAS, karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah.

4. Prosedur pembentukan DPRGR, karena anggota DPRGR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden.

 

5. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR.

6. Pengangkatan presiden seumur hidup, karena tidak ada aturan tentang jabatan presiden seumur hidup. Menurut pasal 7 UUD 1945 (sebelum diamandemen), presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali.

7. Pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk sendiri MPRS melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1959. Padahal, seharusnya MPRS dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Nah, RG Squad! Ketujuh penyimpangan itulah yang pernah dilakukan saat Soekarno memberlakukan sistem demokrasi terpimpin. Pemberlakuan sistem ini justru membuat pemerintahannya terkesan otoriter atas kebijakan-kebijakan yang dibuat olehnya. Selain penyimpangan terhadap pancasila dan UUD 1945, Soekarno juga membuat penyimpangan terhadap politik luar negeri.

Jenis-jenis Demokrasi

1.  Berdasarkan Penyaluran Kehendak Rakyat

Kriteria demokrasi yang pertama adalah demokrasi yang berdasarkan penyaluran dari kehendak rakyat yang terbagi menjadi dua. Yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung dan penjelasan dari kedua demokrasi tersebut adalah:

• Demokrasi Langsung

Dapat dikatakan bahwa demokrasi langsung adalah dasaran dari demokrasi pada umumnya. Hal ini karena pada demokrasi langsung rakyat memiliki hak untuk memberikan suara atau pendapat terhadap sebuah kebijakan yang akan diambil seperti misalnya kebijakana dari tujuan perdagangan internasional ataupun tujuan kerjasama ekonomi antar negara. Sistem demokrasi langsung merupakan sistem yang pertama kali dipakai pada di Athena dimana ketika ada sebuah permasalahan masyarakat kumpul disatu tempat untuk membahasnya.

• Demokrasi Tidak Langsung

Berbeda dengan demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung merupakan sistem pemerintahan yang melibatkan semua warga negara untuk mengambil keputusan atau kebijakan melalui perwakilan yang sudah dipilih sebelumnya. Jadi, warga negara tidak bisa berbicara langsung didalam dewan melainkan harus melalui perwakilan yang sudah mereka percaya sebelumnya untuk mewakilkan suara mereka.
Salah satu contoh dari demokrasi tidak langsung ini adalah seperti ketika warga ingin menanyakan tentang kebijakan penggunaan manfaat ekspor impor bagi masyarakat kepada pemerintah. Karena jumlah warga negaranya banyak, maka pemerintah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menunjuk atau pemerintah tunjuk langsung perwakilan untuk mewakili suara mereka kepadanya.

2. Hubungan Antar Alat Kelengkapan Negara

Jenis-jenis demokrasi selanjutnya adalah berdasarkan hubungan yang dijalin antara alat pelengkap negara. Jenis demokrasi ini terdiri dari empat jenis demokrasi dimana penjelasan dari keempatnya adalah:

• Demokrasi Perwakilan Referendum

Demokrasi dengan sistem referendum tidak jauh berbeda dengan sistem demokrasi tidak langsung dimana warga negara menyampaikan pendapatnya melalui perwakilan yang telah mereka tentukan sebelumnya dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam menentukan tujuan ekonomi pembangunan atau hal-hal penting lainnya. Hanya saja, pada demokrasi ini warga negara menyampaikan berdasarkan sistem referendum atau perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya.

• Demokrasi Perwakilan Parlementer

Demokrasi dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi dimana dalam sistem parlementer suatu negara terdapat hubungan yang cukup erat antara eksekutif dan legislatif. Maksud dari eratnya hubungan sistem demokrasi ini ada pada sifat pertanggung jawaban sepenuhnya dewan eksekutif kepada legislatif karena pimpinan dewan eksekutif merupakan anggota dari dewan legislatif.

• Demokrasi Perwakilan Sistem Pemisah Kekuasaan

Berbeda dari sistem demokrasi parlementer karena pada demokrasi dengan sistem pemisah kekuasaan kedudukan dewan eksekutif setara dengan kedudukan dewan legislatif. Salah satu contoh dari sistem demokrasi pemisah kekuasaan ini adalah ketika presiden memiliki kuasa untuk mengangkat atau memberhentikan menterinya secara langsung. Salah satu kekurangan yang dimiliki oleh demokrasi sistem pemisah kekuasaan ini adalah pemerintah tidak bekerja untuk menyenangkan rakyat melainkan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Hal inipun dapat terlihat dalam hasil yang didapat dari manfaat pasar valuta asing yang hampir sepenuhnya dimiliki oleh para pejabat pemerintahannya.

• Demokrasi Perwakilan Inisiatif Rakyat

Ada yang mengatakan bahwa demokrasi ini merupakan gabungan dari jenis-jenis demokrasi lainnya, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.
Negara yang menggunakan sistem demokrasi inisiatif ini, sama seperti negara dengan sistem demokrasi lainnya, memiliki dewan legislatif dan eksekutif. Hanya saja, dalam keberadaannya, seperti misalnya dalam pembahasan tentang dampak inflasi yang terjadi dinegara mereka, mereka diawasi dengan baik karena adanya referendum yang bersifat obligator ataupun fakultatif.

3. Demokrasi Berdasarkan Prinsip Ideologi

Sama seperti jenis-jenis demokrasi pada poin-poin sebelumnya, demokrasi yang menitikberatkan pada peramasalahan ideologi ini terdiri dari tiga jenis, yaitu: liberal, demokrasi rakyat, dan juga demokrasi pancasila. Penjelasan dari masing-masing demokrasi tersebut adalah:

• Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah jenis demokrasi yang menitikberatkan pemerintahannya kepada satu orang individu yang biasanya merupakan pemimpin dinegara tersebut. Demokrasi liberal termasuk jenis demokrasi yang biasanya juga diterapkan oleh negara yang menganut sistem ekonomi liberal dimana darinya kita juga bisa mendapatkan pelajaran dari contoh sistem ekonomi liberal.

• Demokrasi Rakyat atau Sosial Komunisme

Demokrasi rakyat atau yang biasa juga dikenal dengan nama demokrasi demokrasi sosial komunisme adalah jenis-jenis demokrasi yang menjadikan ajaran Karl Marx sebagai dasarannya. Seperti dasaran ideologinya, demokrasi ini adalah jenis demokrasi yang mengutamakan kepentingan kelompok dan rakyat kecil dalam pengambilan berbagai macam kebijakannya seperti misalnya dalam pengambilan kebijakan dari manfaat ekonomi internasional. Hanya saja, walaupun seperti itu, demokrasi jenis ini biasa dikenal dengan jenis demokrasi kiri atau kiri moderat.
Negara yang menganut sistem demokrasi sosial termasuk negara yang menganut sistem ekonomi sosialis seperti yang pernah diberlakukan oleh negara barat dan juga eropa utara pada akhir paruh abad 20.

• Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila dapat dikatakan sebagai demokrasi khusus yang hanya berlaku di Indonesia karena terlahir dari permersatuan Indonesia yang terdiri dari berbagai macam perbedaaan yang ada didalamnya. Demokrasi Pancasila termasuk jenis demokrasi yang berlandaskan kebudayaan tua yang ada dimana salah satunya adalah azas musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal yang sama juga terjadi pada ciri-ciri ekonomi Pancasila dimana sistem ekonomi ini juga berlandaskan pada kebudayaan-kebudayaan tua bangsa Nusantara.
Beberapa ciri-ciri dari demokrasi pancasila adalah:

1. DIselenggarakannya pemilu secara berkesinambungan,
2. Memiliki penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan terhadap hak minoritas,
3. Yang akan diterima bukanlah keputusan atas dasar suara terbanyak melainkan atas dasar ide terbaik,
4. Pemerintahannya berjalan sesuai dengan konstitusi.

Itulah jenis-jenis demokrasi yang banyak tersebar dan menjadi sistem pemerintahan banyak negara didunia ini. Seperti sudah disinggung diawal, banyaknya perbedaan jenis demokrasi yang ada di dunia ini berdasarkan kepada latar belakang budaya dan sejarah politik negara-negara tersebut yang berbeda dari negara-negara lainya. Semoga bermanfaat.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Abraham Lincoln 

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Charles Costello 

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

John L. Esposito 

Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Hans Kelsen 

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Sidney Hook 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

C.F. Strong 

Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

Hannry B. Mayo 

Kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana di mana terjadi kebebasan politik.

Merriem 

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat; khususnya, oleh mayoritas; pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi tetap pada rakyat dan dilakukan oleh mereka baik langsung atau tidak langsung melalui sebuah sistem perwakilan yang biasanya dilakukan dengan cara mengadakan pemilu bebas yang diadakan secara periodik; rakyat umum khususnya untuk mengangkat sumber otoritas politik; tiadanya distingsi kelas atau privelese berdasarkan keturunan atau kesewenang-wenangan.

Samuel Huntington 

Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Pengertian Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi—baik secara langsung atau melalui perwakilan—dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.^[1]
Kata ini berasal dari bahasa Yunani δημοκρατία (dēmokratía) "kekuasaan rakyat",^[2] yang terbentuk dari δῆμος (dêmos) "rakyat" dan κράτος (kratos) "kekuatan" atau "kekuasaan" pada abad ke-5 SM untuk menyebut sistem politik negara-kota Yunani, salah satunya Athena; kata ini merupakan antonim dari ἀριστοκρατία (aristocratie) "kekuasaan elit". Secara teoretis, kedua definisi tersebut saling bertentangan, namun kenyataannya sudah tidak jelas lagi.^[3] Sistem politik Athena Klasik, misalnya, memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Di semua pemerintahan demokrasi sepanjang sejarah kuno dan modern, kewarganegaraan demokratis tetap ditempati kaum elit sampai semua penduduk dewasa di sebagian besar negara demokrasi modern benar-benar bebas setelah perjuangan gerakan hak suara pada abad ke-19 dan 20. Kata demokrasi (democracy) sendiri sudah ada sejak abad ke-16 dan berasal dari bahasa Perancis Pertengahan dan Latin Pertengahan lama. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad  ke IV SM sampai dengan abad ke VI SM. Demokrasi yang dipraktikkan pada waktu itu adalah demokrasi langsung (direct democracy), artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara.^[4]
Suatu pemerintahan demokratis berbeda dengan bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang satu orang, seperti monarki, atau sekelompok kecil, seperti oligarki. Apapun itu, perbedaan-perbedaan yang berasal dari filosofi Yunani ini^[5] sekarang tampak ambigu karena beberapa pemerintahan kontemporer mencampur aduk elemen-elemen demokrasi, oligarki, dan monarki. Karl Popper mendefinisikan demokrasi sebagai sesuatu yang berbeda dengan kediktatoran atau tirani, sehingga berfokus pada kesempatan bagi rakyat untuk mengendalikan para pemimpinnya dan menggulingkan mereka tanpa perlu melakukan revolusi.

Demokrasi Pada Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945 – 1950

                                

Perkembangan demokrasi di Indonesia mulai berkembang pada saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada kala itu, Presiden Soekarno mengaplikasikan demokrasi pada negara Islam, bukan aturan-aturan negara Islam, karena di Indonesia terdapat masyarakat yang mempunyai macam macam ideologi dalam pemerintahan. Meskipun demokrasi sudah diterapkan di Indonesia, namun arti dari demokrasi itu sendiri baru diterapkan untuk dua hal, yakni politik, dan juga pers.
Pada revolusi kemerdekaan ini, tidak banyak hal mengenai perkembangan demokrasi, karena pada dasarnya, pada era ini bentuk demokrasi masih sederhana sekali, yang mana hanya memat basis-basis penting dari sebuah demokrasi. Hal-hal tersebut adalah terciptanya hak untuk berpolitik, kemudian Presiden yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi ditator secara konstitusional, dan juga timbul beberapa partai politik sebagai opsi untuk masyarakat luas dalam melakukan pemilihan dan juga dasar dari sistem kepartaian di Indonesia.